Pemkab Sleman Berikan Sanksi Bagi Warga Pelanggar Protokol

Pemkab Sleman Berikan Sanksi Bagi Warga Pelanggar Protokol

Pemkab Sleman Berikan Sanksi Bagi Warga Pelanggar Protokol

Pemkab Sleman Berikan Sanksi Bagi Warga Pelanggar Protokol – Menanggapi Instruksi Presiden No 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, Pemkab Sleman akan memberi sanksi kepada masyarakat.

Bupati sleman, Sri Purnomo mengungkapkan pelanggar aturan protokol kesehatan di Sleman, harus siap-siap menerima sanksi.

1. Sanksi sosial lebih memberikan edukatif 

Purnomo mengatakan sanksi sosial yang diberikan pagi pelanggar berupa sanksi sosial edukatif, seperti menyapu lingkungan maupun membersihkan rumput. Menurutnya, sanksi sosial ini dipilih agar bisa memberikan edukasi ke masyarakat.

“Dibandingkan dengan membayar lebih berarti sanksi sosial. Kalau dia harus nyapu itu kan akan lebih dikenang. Kalau hanya mengeluarkan uang Rp100 ribu atau Rp150 ribu itu akan lupa,” ungkapnya pada selasa.

2. Bupati meminta aturan segera dirampungkan 

Ia menjelaskan aturan sedang digodok oleh Satpol PP dan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sleman. Dia pun meminta agar aturan tersebut segera dirampungkan.

“Yang bikin Satpol PP dan Gugus Tugas COVID-19, ya saya minta secepatnya bisa diselesaikan. Ini akan melibatkan PKK untuk memberikan petunjuk ke masyarakat pola hidup bersih sehat,” katanya.

3. Satpol PP akan rumuskan bersama bagian hukum

Sebelumya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman, Arif Pramana menyatakan dalam aturan yang tengah digodok tersebut akan disiapkan berbagai sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

“Akan dirumuskan bersama bagian hukum menindaklanjuti Inpres 6 Tahun 2020, tentunya akan masuk di dalamnya bentuk sanksinya,” paparnya.

Terpisah, PLT Kasat Pol PP Kabupaten Sleman, Arif Permana menjelaskan bahwa susunan peraturan tersebut tak hanya disasar kepada masyarakat umum saja. Penegakan juga dilakukan di tempat usaha yang berpotensi besar menjadi tempat penyebaran virus.

“Nanti kan turun dari Peraturan Menteri. Nanti keluar bentuk fisiknya. Dari fisik ini yang akan kami lengkapi untuk menjadikan aturan,” kata dia.

“Teknisnya akan kami peringatkan dahulu jika ada tempat usaha yang tak menerapkan pencegahan virus corona. Baik dari lisan hingga tertulis. Jika lokasi usaha tetap tak mengindahkan, sanksi paling berat bisa kami tutup,” tegas Arif.